JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI Mardani Ali Sera berharap pemerintah serius melindungi dan membuat regulasi khusus untuk mobil nasional (mobnas) yang merupakan produk anak bangsa sendiri.
"Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/5).
Dikatakannya bahwa pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan politik ekonomi Internasional karena dari kebijakan melindungi mobnas itu akan ada negara yang merasa terganggu.
Menurut legislator dari dapil Jabar VII ini, pemerintah juga harus merubah pendekatannya dari semula bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini.
Dia berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang.
"Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya," kata Mardani.
Dikemukakannya bahwa saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia.
"Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional," ujarnya.
Ia yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik, maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini.(ant/hrb)
"Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/5).
Dikatakannya bahwa pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan politik ekonomi Internasional karena dari kebijakan melindungi mobnas itu akan ada negara yang merasa terganggu.
Menurut legislator dari dapil Jabar VII ini, pemerintah juga harus merubah pendekatannya dari semula bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini.
Dia berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang.
"Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya," kata Mardani.
Dikemukakannya bahwa saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia.
"Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional," ujarnya.
Ia yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik, maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini.(ant/hrb)
 |
| Aria Bima |
JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR, Aria Bima mendesak pemerintah untuk tetap fokus mengembangkan industri mobil nasional (Mobnas).
Menurut Aria, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) dikhawatirkan akan membuat Indonesia semakin dijajah oleh produsen mobil asing, mengingat Indonesia adalah pasar mobil potensial bagi para pabrikan mobil asing.
"Kita butuh Mobnas, terutama mobil umum dan mobil niaga sesegera mungkin. Jangan sampai pemerintah membuat konsep LCFC yang justru sulit kita realisasikan sendiri, dan malah membuka ruang bagi mobil asing," katanya, Selasa, (11/6).
Menurutnya konsep mobil ramah lingkungan ini sudah ideal. Tapi, ia mengimbau pemerintah agar tidak hanya memikirkan peraturannya, melainkan juga mempersiapkan infrastruktur pengisian bahan bakarnya mobil itu.
"Ini bukan masalah membuat inovasi, tapi juga bagaimana mentransfer inovasi itu ke dalam industri, dan itu bukan sesuatu yang mudah," jelasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini implementasi di lapangan menjadi hal yang perlu menjadi prioritas Pemerintah. Di sisi lain, Aria pun khawatir bahwa persiapan infrastruktur penunjang LCGC ini dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menunda realisasi industri Mobnas.
Menurut Aria, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) dikhawatirkan akan membuat Indonesia semakin dijajah oleh produsen mobil asing, mengingat Indonesia adalah pasar mobil potensial bagi para pabrikan mobil asing.
"Kita butuh Mobnas, terutama mobil umum dan mobil niaga sesegera mungkin. Jangan sampai pemerintah membuat konsep LCFC yang justru sulit kita realisasikan sendiri, dan malah membuka ruang bagi mobil asing," katanya, Selasa, (11/6).
Menurutnya konsep mobil ramah lingkungan ini sudah ideal. Tapi, ia mengimbau pemerintah agar tidak hanya memikirkan peraturannya, melainkan juga mempersiapkan infrastruktur pengisian bahan bakarnya mobil itu.
"Ini bukan masalah membuat inovasi, tapi juga bagaimana mentransfer inovasi itu ke dalam industri, dan itu bukan sesuatu yang mudah," jelasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini implementasi di lapangan menjadi hal yang perlu menjadi prioritas Pemerintah. Di sisi lain, Aria pun khawatir bahwa persiapan infrastruktur penunjang LCGC ini dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menunda realisasi industri Mobnas.
0 komentar:
Posting Komentar