- Senin, 25 Maret 2013, 13:40 WIB
BISNIS.COM,JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai dukungan pemerintah
dalam pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan hanya menguntungkan
segelintir pelaku industri otomotif, sedangkan dampak negatifnya akan
lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dewa Yuniardi, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asia Nusa), menuturkan fasilitas diskon pajak atas kendaraan bermotor sangat bagus pengaruhnya terhadap sektor industri otomotif.
Insentif fiskal itu dinilai akan mampu menekan harga jual kendaraan sehingga mendongkrak penjualan dan merangsang produsen otomotif dunia semakin giat investasi di Tanah Air.
“Tapi dari sisi kondisi dan situasi Indonesia perlu dikaji kembali, apakah cocok mobil dikategorikan bukan barang mewah? Selama ini hanya kendaraan transportasi umum yang dikecualikan sebagai barang mewah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/3).
Kritik Dewa itu diarahkan kepada pemerintah yang mendorong pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan di Indonesia melalui fasilitas diskon pajak penjualan atas barang meweah (PPnBM).
Pemerintah dinilai kurang berpikir panjang akan dampak negative yang akan muncul kelak, seperti meningkatnya kemacetan, membengkaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta besarnya potensi penerimaan negara dari pajak yang akan hilang.
“Selama ini tanpa insentif yang besar sekalipun, mobil dengan harga setinggi apapun relatif terserap oleh pasar. Kenapa harus dikasih insentif lagi,” tanya Dewa.
Sebaiknya, lanjut Dewa, pemerintah lebih fokus pada penyelesaian masalah subsidi energi yang terus membengkak setiap tahunnya ketimbang mencari solusi pengurangan emisi karbon dengan cara yang keliru.
“Saat ini sekitar 75 juta kendaraan yang berkeliaran tanpa kontrol yang ketat. Dari sisi polusi, dengan adanya LCGC, maka akan bertambah. Sama saja dengan menabur garam di laut,” ketusnya.
Low Tax Cars
Secara harfiah, Dewa memaknai mobil murah sebagai kendaraan berteknologi tinggi yang diproduksi dengan ongkos yang rendah sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Artinya, mobil murah tercipta bukan karena pengurangan pajak, melainkan karena teknologi yang digunakan.
“Kalau kebijakan LCGC yang sekarang itu kan artinya bukan low cost, tetapi low tax,” tegasnya.
Terkait permasalahan subsidi energi, Dewa Yuniardi menyarankan sudah saatnya pemerintah mengecualikan para pengguna mobil pribadi sebagai penerima subsidi BBM. Sementara itu, kendaraan transportasi umum secara bertahap dialihkan dari BBM ke gas.
“Secara politis yang pasti akan teriak adalah para pengguna mobil pribadi, mereka akan kesal. Tapi itu tak akan memicu inflasi,” katanya.
“Kami produsen mobil nasional tidak minta fasilitas apapun dari pemerintah yang bisa bikin iri. Kami cuma mau mobil kami dipakai pemerintah sehingga ada omset dan membuat kami lebih gampang mengembangkannya,” tandasnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Prof Bambang Sugiarto, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Menurutnya, sangat tidak tepat jika subsidi diarahkan ke barang karena seharusnya ke orang yang benar-benar membutuhkan.
“Buat apa punya mobil tiga sampai empat unit? Mobil banyak hanya akan bikin susah jalan. Masyarakat harus dibuat rasional bahwa berkendara itu mahal, butuh energi banyak,” tuturnya.
Menjadi aneh, kata Bambang, jika semua sektor hingar-bingar dengan kebijakan LCGC yang dari sisi penggunaan konten lokalnya masih tergolong kecil.
“Sebenarnya apa yang mau dicapai dengan LCGC, yang harganya di bawah Rp100 juta itu. Berapa besar sumbangannya terhadap devisa dan berapa kontribusi nasional terhadap Rp100 juta itu,” ujarnya.
Bambang menambahkan tak perlu ragu dengan potensi pasar nasional yang besar. Selama daya beli masyarakat meningkat, maka mobil semahal apapun pasti akan terjual.
“Intinya keberpihakan pemerintah harus tegas. Kalau kebiajkan itu [LCGC] lebih banyak mudaratnya, jangan ragu-ragu untuk bilang tidak,” tegasnya.
Dewa Yuniardi, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asosiasi Industri Automotive Nusantara (Asia Nusa), menuturkan fasilitas diskon pajak atas kendaraan bermotor sangat bagus pengaruhnya terhadap sektor industri otomotif.
Insentif fiskal itu dinilai akan mampu menekan harga jual kendaraan sehingga mendongkrak penjualan dan merangsang produsen otomotif dunia semakin giat investasi di Tanah Air.
“Tapi dari sisi kondisi dan situasi Indonesia perlu dikaji kembali, apakah cocok mobil dikategorikan bukan barang mewah? Selama ini hanya kendaraan transportasi umum yang dikecualikan sebagai barang mewah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/3).
Kritik Dewa itu diarahkan kepada pemerintah yang mendorong pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan di Indonesia melalui fasilitas diskon pajak penjualan atas barang meweah (PPnBM).
Pemerintah dinilai kurang berpikir panjang akan dampak negative yang akan muncul kelak, seperti meningkatnya kemacetan, membengkaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta besarnya potensi penerimaan negara dari pajak yang akan hilang.
“Selama ini tanpa insentif yang besar sekalipun, mobil dengan harga setinggi apapun relatif terserap oleh pasar. Kenapa harus dikasih insentif lagi,” tanya Dewa.
Sebaiknya, lanjut Dewa, pemerintah lebih fokus pada penyelesaian masalah subsidi energi yang terus membengkak setiap tahunnya ketimbang mencari solusi pengurangan emisi karbon dengan cara yang keliru.
“Saat ini sekitar 75 juta kendaraan yang berkeliaran tanpa kontrol yang ketat. Dari sisi polusi, dengan adanya LCGC, maka akan bertambah. Sama saja dengan menabur garam di laut,” ketusnya.
Low Tax Cars
Secara harfiah, Dewa memaknai mobil murah sebagai kendaraan berteknologi tinggi yang diproduksi dengan ongkos yang rendah sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Artinya, mobil murah tercipta bukan karena pengurangan pajak, melainkan karena teknologi yang digunakan.
“Kalau kebijakan LCGC yang sekarang itu kan artinya bukan low cost, tetapi low tax,” tegasnya.
Terkait permasalahan subsidi energi, Dewa Yuniardi menyarankan sudah saatnya pemerintah mengecualikan para pengguna mobil pribadi sebagai penerima subsidi BBM. Sementara itu, kendaraan transportasi umum secara bertahap dialihkan dari BBM ke gas.
“Secara politis yang pasti akan teriak adalah para pengguna mobil pribadi, mereka akan kesal. Tapi itu tak akan memicu inflasi,” katanya.
“Kami produsen mobil nasional tidak minta fasilitas apapun dari pemerintah yang bisa bikin iri. Kami cuma mau mobil kami dipakai pemerintah sehingga ada omset dan membuat kami lebih gampang mengembangkannya,” tandasnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Prof Bambang Sugiarto, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Menurutnya, sangat tidak tepat jika subsidi diarahkan ke barang karena seharusnya ke orang yang benar-benar membutuhkan.
“Buat apa punya mobil tiga sampai empat unit? Mobil banyak hanya akan bikin susah jalan. Masyarakat harus dibuat rasional bahwa berkendara itu mahal, butuh energi banyak,” tuturnya.
Menjadi aneh, kata Bambang, jika semua sektor hingar-bingar dengan kebijakan LCGC yang dari sisi penggunaan konten lokalnya masih tergolong kecil.
“Sebenarnya apa yang mau dicapai dengan LCGC, yang harganya di bawah Rp100 juta itu. Berapa besar sumbangannya terhadap devisa dan berapa kontribusi nasional terhadap Rp100 juta itu,” ujarnya.
Bambang menambahkan tak perlu ragu dengan potensi pasar nasional yang besar. Selama daya beli masyarakat meningkat, maka mobil semahal apapun pasti akan terjual.
“Intinya keberpihakan pemerintah harus tegas. Kalau kebiajkan itu [LCGC] lebih banyak mudaratnya, jangan ragu-ragu untuk bilang tidak,” tegasnya.
Sumber : Agust Supriadi
Editor : Bambang Supriyanto
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar