Penulis: Agung Kurniawan | Editor: bastian
Rabu, 24 Februari 2010 | 09:26 WIB
Sumber: http://otomotif.kompas.com
Rabu, 24 Februari 2010 | 09:26 WIB
Sumber: http://otomotif.kompas.com
JAKARTA, KOMPAS.com – Terbentuknya ASIANUSA semakin menguatkan tekad para Produsen mobil nasional (mobnas) untuk melahirkan produknya. Untuk memuluskan ambisi, mereka mendesak pemerintah agar lebih mengutamakan kepentingan industri lokal dan menciptakan pasar tersendiri terlepas dari gangguan produsen mobil yang kuat dan besar.
Pesan kepada pemerintah itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Automotif Nusantara (ASIANUSA) Ibnu Susilo saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/32/2010). “Kami yang bayi ini hendaknya diperlakukan seperti layaknya, jangan disamaratakan dengan prinsipal lain yang sudah dewasa,” pinta Ibnu.
Sebagai langkah awal, ASIANUSA mendesak pemerintah agar bisa mempersiapkan pasar mobil mikro berkapasitas 1.000cc ke bawah dengan kisaran harga Rp30-60 juta per unit agar tak ikut digarap prinsipal asing. Selain itu, juga diberikan dukungan kemudahan birokrasi terkait perizinan yang berlaku.
Saat ini, lanjut Ibnu, produsen mobnas tak bisa memasarkan produknya karena terganjal masalah regulasi yang berlaku. Tawon misalnya, sudah diproduksi hingga 100 unit namun tak bisa menyentuh konsumen.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah akan meluncurkan regulasi program mobil dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan (low cost & green car). Bahkan sejumlah prinsipal mobil Jepang antara lain Toyota, Daihatsu, dan Suzuki sudah berancang-ancang mencaplok potensi pasar tersebut.
Direktur Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan Kemenperin Panggah Susanto menyatakan potensi pasar di segmen harga Rp100 juta ke bawah masih besar dan bisa mencapai 300.000-600.000 unit per tahun. Terkait dengan regulasi, Panggah melanjutkan, pemerintah belum dapat merumuskan kebijakan bagi mobnas karena saat ini produsen mobnas baru sampai pada tahapan pemantapan produk.
“Kami akan masuk ke arah kebijakan jika sudah pada waktunya kalau tidak nanti prematur, sebab tidak mudah merilis kebijakan yang berkaitan, misalnya, dengan pajak,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar